DR. H. Abdul Fikri Faqih Wakil Ketua Komisi X DPR RI : Pemerintah Daerah Segera Rapikan Manajemen Varian Tunjangan Guru

INDONESIASATU.CO.ID:

Tegal. Ada beragam jenis tunjangan guru yang pengelolaannya masih miss-managament sehingga pertanggung-jawabannya saling tunjuk.

 ' Kami mendesak pemerintah memprioritaskan beragam masalah terkait tunjangan guru yang masih menjadi persoalan dibanyak tempat," Ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih melalui rilisnya yang dikirim ke redaksi Kantor Berita Online Jurnalis Indonesia Satu (JIS) Perwakilan Jawa Tengah, Selasa (7/5).

Merujuk isu penghapusan tunjangan guru beberapa waktu silam oleh kementerian keuangan diberbagai daerah, dimana daerah tersebut dinilai masih punya anggaran sisa atau bahasa Kemenkeu mengendap, sehingga diminta untuk mencairkan endapan dana tersebut untuk membayar tunjangan guru.

“Kemudian jadi masalah, karena kepala daerah tidak berani mencairkan atas pertimbangan dasar hukum atau sejenisnya, akibatnya guru lagi yang jadi korban,” tutur politisi PKS ini.

Menurutnya, persoalan manajemen keuangan pemerintah pusat dan daerah seharusnya bukan menjadi masalah guru. 

 “ Lantas ketika guru berdemo, dampaknya menjadi luas lagi ke peserta didik dan kualitas pendidikan secara umum,” Ujar lelaki yang dalam Pemilu 2019 ini melenggang untuk yang kedua kalinya menuju Senayan.

Selain itu, dia juga menyinggung masalah data guru di daerah 3T (tertinggal, terdepan , dan terluar).  Dalam perundangan yang ada, guru PNS maupun non-PNS yang mengajar di daerah tersebut mendapatkan tunjangan khusus yang besarannya mencapai satu kali gaji pokok.

“ Masalahnya, data tersebut masih simpang siur, faktanya banyak sekali guru di daerah 3T yang tidak mendapatkan insentif tersebut,” Imbuh Fikri.

Alasan Kemendikbud, pihaknya hanya menerima data guru yang berasal dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

“Mosok iya tidak kelar-kelar selama bertahun-tahun,” tanya dia.

Belum lagi masalah administrasi penyaluran dana tunjangan bagi guru.  Guru penerima tunjangan profesi misalnya, ditetapkan melalui Surat Keputusan Penerima Tunjangan Profesi (SKTP) oleh Kemendikbud.   Penetapan ini berdasarkan pembaruan data dapodik oleh sekolah dan guru bersangkutan, yang mesti divalidasi oleh dinas pendidikan setempat.

Seringkali problem muncul karena lambatnya proses input dan validasi yang berjenjang tersebut, selain problem teknis seperti akses internet dan human-errorr.  Sehingga, pencairan dana tunjangan guru menjadi terhambat, atau bahkan hangus.  Padahal dalam beberapa kasus, tunjangan ini hanya bisa diterima setahun sekali, dari semestinya yang dua kali (tiap semester).

Kejadian ini seperti terjadi di Sampang, Madura saat seorang guru madrasah mengeluhkan dana tunjangan profesinya hilang di bank. Setelah diinvestigasi pihak berwenang, diketahui terjadi salah input data penerima. (AY/***)

  • Whatsapp

Index Berita